Dalam PP 25 disebutkan bahwa 16 sektor usaha strategis akan berada di bawah kewenangan BP Batam. Contoh sektor yang disoroti adalah reklamasi, lingkungan, pemanfaatan hutan, perizinan usaha dan sektor-sektor lain yang terkait investasi di KPBPB.
Di wilayah “hinterland” atau area di luar KPBPB Batam (seperti Belakang Padang, Bulang, serta KEK), kewenangan perizinan tetap di tangan Pemko Batam.
BP Batam mengakui bahwa pelaksanaan dan pengawasan sistem baru harus efektif dan sederhana agar tidak merugikan pelaku usaha.
Mereka juga menyebut bahwa perubahan regulasi harus dilakukan bersama kementerian/instansi agar tidak terjadi tumpang tindih interpretasi.
Di tengah persiapan SOP dan regulasi teknis, pengusaha dan publik meminta kepastian, agar tidak terjadi celah hukum maupun chaos administratif. (Iman)
