“Program MBG harus menjadi penggerak ekonomi desa. Kebutuhan bahan pangan untuk program ini bisa disuplai dari petani, nelayan, peternak, dan UMKM lokal. Dengan demikian, perputaran ekonomi terjadi di desa dan manfaatnya langsung dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Ia menegaskan, ABPEDNAS Kepri akan mendorong seluruh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di kabupaten dan kota untuk aktif mengawal implementasi program-program pemerintah agar berjalan sesuai aturan, tepat sasaran, dan memberikan dampak ekonomi yang nyata.
Nyanyang juga menilai sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah desa, kejaksaan, serta seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci keberhasilan pembangunan desa di wilayah Kepri yang memiliki karakteristik kepulauan.
“Desa harus menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru. Karena itu, penguatan tata kelola pemerintahan desa melalui program Jaga Desa sangat penting agar pembangunan berjalan efektif, akuntabel, dan berkelanjutan,” katanya.
Sementara itu, program Jaksa Garda Desa yang diinisiasi Kejaksaan RI bertujuan memperkuat pendampingan hukum terhadap pemerintah desa, sehingga pengelolaan dana desa dan pelaksanaan program pembangunan dapat dilakukan secara tepat dan bebas dari penyimpangan.
Melalui kegiatan optimalisasi tersebut, ABPEDNAS Kepri berharap seluruh BPD di Kepri dapat meningkatkan kapasitasnya dalam menjalankan fungsi pengawasan, penyaluran aspirasi masyarakat, serta mendukung program pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan warga desa.
Dengan sinergi antara pemerintah, kejaksaan, dan ABPEDNAS, program prioritas nasional seperti Makan Bergizi Gratis dan Indonesia Pintar diharapkan tidak hanya meningkatkan kualitas sumber daya manusia, tetapi juga menjadi motor penggerak ekonomi desa yang berkelanjutan di Provinsi Kepulauan Riau. (Iman Suryanto)
