IDNNEWS.CO.ID, JAKARTA — Badan Pusat Statistik (BPS) memperluas kerja sama internasional dengan sejumlah otoritas statistik negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI). Kerja sama tersebut mencakup penyempurnaan penghitungan produk domestik bruto (PDB) syariah, statistik halal, hingga sinkronisasi data ekspor-impor.
Wakil Kepala BPS RI Sonny Harry Budiutomo Harmadi memimpin delegasi Indonesia dalam Sidang ke-15 Organisation of Islamic Cooperation Statistical Commission (OIC-StatCom) yang digelar di Jeddah, Arab Saudi, pada 29–30 September 2026.
Forum tersebut dihadiri pimpinan 57 National Statistical Office (NSO) negara anggota OKI. Di sela-sela forum, BPS melakukan serangkaian pertemuan bilateral sebagai bagian dari upaya memperkuat diplomasi data Indonesia.
Sonny, didampingi pihak Konsulat Jenderal RI di Jeddah, menyepakati sejumlah kerja sama dengan Presiden Turkish Statistical Institute (TURKSTAT), Presiden General Authority for Statistics (GASTAT) Arab Saudi, Kepala Central Agency for Public Mobilization and Statistics (CAPMAS) Mesir, serta pimpinan Islamic Development Bank (IsDB).
“Beberapa kesepakatan kerja sama meliputi pengembangan statistik halal, penghitungan PDB syariah, sinkronisasi data ekspor-impor untuk perbaikan statistik perdagangan, inisiasi statistik haji dan umrah, serta penyempurnaan metode penghitungan kemiskinan multidimensi,” jelas keterangan resmi BPS, Minggu (4/10/2026).
Kerja Sama Statistik dengan Empat Mitra
Pertama, BPS menandatangani nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) dengan otoritas statistik Turki, TURKSTAT.
Kerja sama tersebut mencakup penguatan pertukaran pengalaman mengenai metodologi sensus modern, pemanfaatan dan integrasi data administrasi, serta transformasi digital dalam penyelenggaraan statistik resmi.
Kedua, BPS memperkuat kolaborasi dengan otoritas statistik Arab Saudi, GASTAT. Kerja sama mencakup pengembangan statistik haji dan umrah, statistik halal, PDB syariah, serta statistik ekspor-impor.
Arab Saudi juga menawarkan percepatan transfer pengetahuan terkait digitalisasi dan transformasi statistik kepada Indonesia.
Ketiga, kerja sama dilakukan dengan otoritas statistik Mesir, CAPMAS, dalam bidang modernisasi statistik dan penerapan standar statistik internasional yang baru.
Penandatanganan MoU tersebut nantinya juga akan masuk dalam agenda kunjungan Presiden Mesir ke Indonesia dalam waktu dekat.
Keempat, BPS menjalin pembahasan dengan Islamic Development Bank (IsDB) terkait pengembangan statistik kemiskinan multidimensi. Dalam kerja sama tersebut, Indonesia didorong menjadi negara percontohan bagi negara-negara Islam lainnya.
Kerja sama dengan IsDB tersebut rencananya turut melibatkan Yordania dan Malaysia.
BPS Siapkan Implementasi SNA 2025
Dalam sesi presentasi di forum multilateral tersebut, Sonny turut memaparkan kesiapan Indonesia dalam mengimplementasikan System of National Accounts (SNA) 2025.
Pembaruan sistem neraca nasional tersebut bertujuan agar statistik ekonomi dapat merekam perkembangan struktur produksi, perubahan pola konsumsi, dinamika ketenagakerjaan, hingga aktivitas ekonomi informal secara lebih komprehensif.
Untuk mendukung hal tersebut, BPS telah memanfaatkan hasil Experimental Time Use Study 2023 guna menghitung nilai tambah dari jasa rumah tangga yang tidak dibayar atau unpaid household services.
Berdasarkan asesmen BPS, aktivitas tersebut diperkirakan setara dengan 13,63% dari total PDB Indonesia pada 2023.
Selain pembaruan sistem neraca nasional, delegasi Indonesia juga berbagi pengalaman mengenai modernisasi sensus penduduk dan perumahan yang bertransformasi menuju integrasi data administrasi.
BPS juga memaparkan pemantauan Sustainable Development Goals (SDGs) yang memanfaatkan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), termasuk untuk mengukur akses air bersih dan sanitasi rumah tangga.
Di samping itu, BPS melakukan pertemuan khusus dengan Statistical, Economic, Social Research and Training Centre for Islamic Countries (SESRIC).
Dalam pertemuan tersebut, Indonesia secara resmi mengajukan diri untuk menjadi tuan rumah penyelenggaraan Konferensi ke-16 OIC-STATCOM pada 2027 mendatang.
SUMBER: BISNIS INDONESIA
