Ariastuty Sirait: BP Batam Tak Butuh Media yang Hanya Memuji, Kritik Tetap Diperlukan

IDNNEWS.CO.ID, BATAM – Anggota/Deputi Bidang Pelayanan Umum BP Batam, Ariastuty Sirait, menegaskan pentingnya membangun komunikasi yang sehat, profesional, dan saling menghormati antara pemerintah dan insan pers.

Menurut Ariastuty, hubungan yang baik dengan media menjadi bagian penting dalam memastikan berbagai informasi mengenai kebijakan dan pembangunan Batam dapat diterima masyarakat secara utuh.

Hal tersebut sejalan dengan semangat yang terus didorong Wakil Kepala BP Batam, Li Claudia Chandra, untuk memperkuat silaturahmi dan komunikasi dengan para pemimpin redaksi serta insan media di Batam.

Bacaan Lainnya

Ariastuty mengatakan, silaturahmi dengan media tidak semata-mata berkaitan dengan pemberitaan. Pertemuan tersebut juga menjadi ruang untuk saling mengenal, bertukar pandangan, memahami tantangan masing-masing di era digital, serta membangun komunikasi yang lebih terbuka.

BACA JUGA:  BP Batam Berikan Jaminan Kualitas Air Bersih untuk Warga Dapur Enam dan Tanjung Banun

“Ibu Li Claudia ingin membangun komunikasi yang lebih dekat dengan media. Silaturahmi ini bukan untuk membatasi ruang kritik, tetapi justru membuka ruang dialog agar pemerintah dan media bisa saling mendengar dan memahami,” ungkap Tuty.

Ia menegaskan, pemerintah sangat menghargai media yang menjalankan fungsi kontrol sosial secara kritis. Menurutnya, kritik merupakan bagian penting dalam kehidupan demokrasi dan dapat menjadi masukan bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi serta perbaikan.

Namun, Ariastuty berharap setiap informasi yang disampaikan kepada masyarakat tetap mengedepankan akurasi, verifikasi, konfirmasi, dan keberimbangan.

“Kami tentu ingin media tetap kritis. Kritik itu penting. Tetapi kritik yang kuat justru lahir dari proses jurnalistik yang kuat—ada verifikasi, ada konfirmasi, ada data, dan ada keberimbangan. Dengan begitu, kritik menjadi masukan yang konstruktif sekaligus memberikan informasi yang utuh kepada masyarakat,” kata Tuty.

Di sisi lain, pemerintah juga memiliki tanggung jawab untuk memberikan akses informasi dan ruang konfirmasi yang memadai kepada media. Karena itu, komunikasi yang baik antara pemerintah dan insan pers dinilai penting agar informasi mengenai kebijakan maupun pembangunan Batam dapat disampaikan secara lengkap.

BACA JUGA:  Investasi Batam Melejit 102 Persen, Tembus Rp17,4 Triliun di Awal 2026

“Ibu Li Claudia menekankan bahwa apabila ada informasi yang belum lengkap, silakan dikonfirmasi kepada pemerintah. Kalau ada data yang perlu dijelaskan, kami siap memberikan penjelasan. Begitu juga kalau ada kritik dari media, tentu menjadi bahan yang kami dengarkan dan evaluasi,” ujarnya.

Bangun Komunikasi Sejak Awal

Ariastuty menilai silaturahmi yang dibangun Li Claudia dengan media dapat menjadi momentum untuk menciptakan hubungan yang lebih cair antara pemerintah dan pers.

Menurutnya, media tidak seharusnya hanya hadir ketika terdapat persoalan, sementara pemerintah tidak hanya berkomunikasi ketika membutuhkan publikasi.

“Kita ingin hubungan pemerintah dan media tidak hanya bertemu saat ada persoalan. Mari kita bangun komunikasi sejak awal. Pemerintah bisa menjelaskan kebijakan, media bisa menyampaikan apa yang dirasakan masyarakat. Dari komunikasi seperti itu, banyak hal bisa kita pahami bersama,” lanjut Tuty.

BACA JUGA:  Pasar Murah dan Pengawasan Harga Jadi 'Jurus' Provinsi Kepri Kendalikan Inflasi Jelang Hari Besar

Ia menegaskan, kemitraan antara pemerintah dan media tidak berarti pemerintah mengharapkan pemberitaan yang selalu positif.

Sebaliknya, BP Batam membutuhkan media yang tetap independen, kritis, dan profesional dalam menjalankan fungsi jurnalistiknya.

“Kami tidak membutuhkan media yang hanya memuji pemerintah. Kami membutuhkan media yang kritis dan profesional. Kalau kritiknya berdasarkan data dan melalui proses verifikasi serta konfirmasi, tentu itu menjadi bagian penting bagi pemerintah untuk berbenah,” pungkas Tuty.

Bagi Ariastuty, tujuan dari komunikasi yang dibangun bersama insan pers bukan sekadar menciptakan hubungan baik antara pemerintah dan media.

Lebih dari itu, komunikasi tersebut diharapkan mampu membangun ekosistem informasi publik yang sehat. Dalam ekosistem tersebut, kritik dapat disampaikan secara profesional, pemerintah terbuka memberikan penjelasan, dan masyarakat menjadi pihak yang memperoleh manfaat dari komunikasi publik yang berkualitas.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *