IDNNEWS.CO.ID, Batam – Kebijakan Pemerintah Provinsi Kepri untuk memanfaatkan skema pinjaman dalam pembiayaan pembangunan melalui pihak swasta (Bank BJB), dinilai dapat menjadi langkah strategis untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah, sepanjang digunakan secara tepat dan produktif.
Hal tersebut disampaikan Dr. Suyono Saputra, Ketua Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Cabang Batam sekaligus dosen di Universitas Internasional Batam dalam diskusi santai bersama awak media pada Kamis (6/3/2026) pagi. Pihaknya menegaskan bahwa kebijakan pinjaman daerah tersebut dapat dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan.
Menurutnya, pemerintah daerah memang diperbolehkan melakukan pinjaman guna membiayai kegiatan pembangunan yang bersifat produktif dan mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun, kebijakan tersebut harus tetap memenuhi ketentuan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.
“Pinjaman daerah harus memiliki rencana pembangunan yang jelas dan terukur, memiliki kemampuan untuk mengembalikan pinjaman, tidak mengganggu keseimbangan fiskal daerah, serta harus ditetapkan dalam APBD atau perubahan APBD,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa tujuan utama dari pinjaman daerah adalah untuk meningkatkan kemampuan fiskal pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan sekaligus mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.
