IDNNEWS.CO.ID, BATAM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batam menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penting, yakni penyampaian laporan dan pengambilan keputusan atas Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2025.
Hasilnya, disepakati kenaikan total anggaran menjadi Rp4,41 triliun, naik sekitar Rp334 miliar dari pagu murni sebelumnya, Rabu (18/6/2025) siang.
Rapat dipimpin langsung Ketua DPRD Haji Muhammad Kamaluddin didampingi Wakil Ketua I Haji Aweng Kurniawan dan Wakil Ketua II Budi Mardiyanto SE MM.
Turut hadir Walikota Amsakar Achmad, forkompimda, tokoh masyarakat, kepala SKPD di lingkungan Pemko, dan undangan lainnya.
Dalam sidang tersebut, Badan Anggaran DPRD Kota Batam juga menyerahkan laporan hasil pembahasan kepada pimpinan DPRD dan Pemerintah Kota Batam, sekaligus menandatangani nota kesepakatan bersama.
Juru bicara Badan Anggaran, Kamaruddin, SE.MM, menyatakan bahwa perubahan anggaran difokuskan pada penguatan program-program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, khususnya di bidang pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan pemberdayaan ekonomi.
Beberapa program prioritas dalam Perubahan KUA-PPAS 2025 yang menonjol antara lain:
- Subsidi bunga pinjaman 0% bagi pelaku usaha mikro ber-KTP Batam, maksimal pinjaman Rp20 juta.
- Bantuan sosial untuk lansia ber-KTP Batam.- Perlindungan BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja rentan seperti pengemudi ojek online, nelayan, petani, hingga kader posyandu dan tokoh agama.
- Beasiswa untuk siswa tidak mampu dan mahasiswa hinterland serta PTN favorit.- Pemberian seragam gratis untuk siswa baru SD dan SMP, baik negeri maupun swasta.
- Peningkatan fasilitas pendidikan dan kesehatan, termasuk pembangunan ruang kelas baru, perbaikan poliklinik RSUD, dan pengadaan obat-obatan.
- Program sembako bersubsidi dan pengembangan hortikultura untuk ketahanan pangan lokal.
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Batam dalam Perubahan KUA-PPAS juga mengalami kenaikan signifikan, yakni dari Rp2,12 triliun menjadi Rp2,36 triliun, atau naik Rp110,4 miliar.
