IDNNEWS.CO.ID, NATUNA – Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau, sekaligus Ketua Fraksi Gerindra, Marzuki, menyampaikan apresiasi tinggi terhadap langkah Presiden RI, Prabowo Subianto, yang mencabut 4 Izin Usaha Pertambagan (IUP) aktivitas pertambangan di Raja Ampat.
Menurut Marzuki, kebijakan tersebut menjadi angin segar bagi perlindungan lingkungan hidup dan keberlanjutan ekosistem, khususnya di wilayah-wilayah kepulauan seperti Natuna.
Marzuki menegaskan bahwa, perhatian pemerintah pusat terhadap isu lingkungan dan eksploitasi sumber daya alam perlu terus ditingkatkan, terutama menyangkut rencana pengembangan tambang kuarsa di Kabupaten Natuna.
“Saya sangat mengapresiasi Pak Prabowo atas komitmennya menutup tambang-tambang yang IUPnya bermasalah. Tapi di sisi lain, kami juga meminta agar IUP tambang kuarsa di Natuna dikaji kembali secara serius. Jangan sampai seluruh wilayah Natuna dijadikan potensi tambang, apalagi pulau-pulau kecil yang rentan secara ekologis,” tegas Marzuki, Kamis(12/6/2025).
Menurutnya, Natuna yang sebagian besar wilayahnya berupa laut dan gugusan pulau-pulau kecil memiliki fungsi strategis tidak hanya secara ekonomi, tetapi juga dari sisi geopolitik dan ekologi.
Marzuki khawatir, jika tidak dikendalikan dengan benar, kegiatan pertambangan dapat merusak keseimbangan lingkungan dan mengganggu kehidupan masyarakat pesisir.
“Natuna itu bukan hanya tentang sumber daya alam, tapi juga tentang kedaulatan, perikanan, pariwisata, dan kehidupan masyarakat yang bergantung pada laut dan alam yang lestari. Pemerintah harus benar-benar selektif dan mempertimbangkan dampak jangka panjang sebelum mengizinkan eksploitasi tambang kuarsa di daerah ini,” jelasnya.
Marzuki juga menyerukan agar pemerintah pusat, melalui kementerian terkait, melakukan evaluasi menyeluruh terhadap peta potensi tambang di Natuna. Ia meminta agar pulau-pulau kecil dan kawasan lindung dikecualikan dari segala bentuk pertambangan.
“Jangan sampai eksplorasi tambang justru menghancurkan potensi lain yang lebih berkelanjutan. Kami di DPRD Kepri siap mengawal dan menyuarakan aspirasi masyarakat agar Natuna tetap lestari dan berdaulat,” pungkasnya.(RILIS)
