Padahal, area tugas perusahaan tersebut seharusnya berada di wilayah darat lain (Dadam), bukan pemukiman aktif warga. Pihak tersebut bahkan kedapatan memotret perkebunan milik warga secara sepihak.
Ketiga, adanya pemasangan plang sepihak di malam hari. Kondisi ini kian memanas dipicu oleh pemasangan plang sepihak di lahan masyarakat yang belum dibebaskan. Warga sempat memergoki dan mengejar oknum yang memasang patok secara sembunyi-sembunyi pada malam hari.
“Keesokan paginya, plang tersebut sudah terpasang tanpa adanya sosialisasi atau diskusi terlebih dahulu dengan warga setempat,” jelasnya.
Saat ditanya mengenai kemungkinan adanya aksi demonstrasi, Sopia menegaskan bahwa warga Rempang pada dasarnya selalu mendukung program pemerintah. Namun, mereka menuntut agar hak-hak dan ruang hidup mereka dihargai melalui ruang dialog yang sehat.
“Kami masyarakat Rempang sebenarnya, jika diberikan ruang untuk berbicara, kami tidak akan melakukan aksi yang merugikan. Bagi kami, mengedepankan diskusi untuk menyelesaikan masalah itu jauh lebih penting. Berikanlah kami ruang untuk mengungkapkan isi hati kami,” pungkasnya penuh harap.
Warga Rempang kini menanti iktikad baik dari Wali Kota selaku sosok pemimpin daerah yang mereka pilih, untuk hadir memberikan perlindungan dan solusi konkret atas konflik agraria yang kian berlarut-larut ini. (Iman)
