“Ada anggaran penanggulangan stunting, tapi setelah dicek justru digunakan untuk hal yang tidak relevan. Ini yang sedang dibenahi oleh pemerintah,” jelasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Sudaryono mengajak seluruh pengurus HKTI di Kepri untuk menjadi garda terdepan dalam menyuarakan kebutuhan masyarakat, khususnya petani.
“Saya minta HKTI menjadi organisasi advokasi. Kalau ada jalan rusak, irigasi bermasalah, sekolah rusak, atau petani butuh alat seperti traktor, sampaikan. Negara punya anggaran dan kita bisa selesaikan itu,” katanya.
Ia juga menegaskan kesiapannya bersama jajaran Kementerian Pertanian untuk menjadi jembatan antara petani dan pemerintah.
“Kami siap menjadi penghubung bagi aspirasi petani. Apa yang menjadi kebutuhan dan keluhan petani, silakan disampaikan,” tambahnya.
Pelantikan DPD HKTI Kepri ini diharapkan menjadi momentum kebangkitan organisasi dalam memperjuangkan kesejahteraan petani serta memperkuat ketahanan pangan daerah, khususnya di wilayah Kepulauan Riau. (Iman Suryanto)
