IDNNEWS.CO.ID, TANJUNGPINANG – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) terus memperkuat tata kelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai salah satu instrumen penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pendapatan daerah.
Komitmen tersebut ditegaskan oleh Wakil Gubernur Kepri, Nyanyang Haris Pratamura, saat memimpin Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) BUMD sekaligus menerima penyampaian Laporan Kuasa Pemilik Modal (KPM) Tahun Buku 2025 di Pulau Dompak, Tanjungpinang.
RUPS tersebut menjadi momentum penting untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja perusahaan daerah sekaligus merumuskan strategi pengembangan usaha yang lebih adaptif terhadap tantangan ekonomi ke depan.
Dalam arahannya, Wagub Nyanyang menegaskan bahwa BUMD harus dikelola secara profesional dengan mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance).
Menurutnya, keberadaan BUMD tidak hanya dituntut menghasilkan keuntungan, tetapi juga harus memberikan dampak nyata bagi pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat.
“RUPS ini merupakan bagian penting dalam memastikan pengelolaan perusahaan berjalan sesuai prinsip tata kelola yang baik. Kita ingin setiap BUMD mampu menjadi motor penggerak ekonomi daerah, sekaligus memberikan kontribusi optimal terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD),” ujar Nyanyang.
Ia menjelaskan bahwa laporan kinerja yang disampaikan dalam forum tersebut menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk melakukan evaluasi dan mengambil langkah-langkah strategis guna meningkatkan efektivitas pengelolaan perusahaan daerah pada masa mendatang.
