Rangkaian pelantikan dilanjutkan dengan seminar nasional bertema tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, dan keterbukaan informasi.
Seminar tersebut menghadirkan Anggota Ombudsman RI, Syafrida Rachmawati Rasahan, serta Komisioner Komisi Informasi Pusat RI Bidang Strategi dan Riset periode 2026–2030, Joemarthine Chandra.
Dalam pemaparannya, Syafrida menekankan pentingnya peran masyarakat sipil, termasuk KAHMI, dalam mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan dan mengawasi kualitas pelayanan publik.
Ia juga menyoroti sejumlah persoalan di Tanjungpinang, mulai dari kebersihan, penataan kota, kondisi pintu masuk pelabuhan hingga kualitas pelayanan publik.
Sementara itu, Joemarthine Chandra menjelaskan pentingnya keterbukaan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Menurutnya, masyarakat memiliki hak untuk mengetahui kebijakan pemerintah, penggunaan anggaran hingga penyelenggaraan pelayanan publik. Keterbukaan informasi menjadi instrumen penting untuk memperkuat pengawasan dan mendorong pemerintahan yang transparan serta akuntabel.
Melalui kepengurusan baru tersebut, KAHMI dan Forhati Tanjungpinang diharapkan mampu memperkuat tradisi intelektual, menjaga independensi, serta menjadi mitra kritis dan konstruktif pemerintah dalam mengawal pembangunan Kepulauan Riau.
Dengan demikian, kekuatan alumni tidak hanya menjadi bagian dari perjalanan sejarah organisasi, tetapi juga hadir sebagai kekuatan pemikiran dan pengabdian untuk masa depan daerah.(IMAN)
