Tokoh Masyarakat Bengkong Tolak Aktivitas Jackpot dan Penjualan Miras di Cahaya Garden

Mereka juga meminta pengelola kawasan mencabut rekomendasi lingkungan serta bersikap kooperatif dengan aparat kepolisian dan instansi pemerintah dalam pemeriksaan identitas penyewa maupun kelengkapan perizinan usaha.

Dia mengatakan, memberikan tenggat waktu 3 x 24 jam sejak surat diterima agar aktivitas di lokasi tersebut dihentikan atau dilakukan pengosongan.

Sementara itu, penolakan serupa disampaikan Perkumpulan Mubaligh Batam (PMB) Kecamatan Bengkong. Ketua PMB Kecamatan Bengkong, Imam Firudin, menyebut keberadaan penjualan minuman keras (miras) dan permainan jackpot di kawasan Jaya Garden perlu menjadi perhatian pemerintah.

Bacaan Lainnya
BACA JUGA:  Operator SPBU Berkebaya, Cara Pertamina Rayakan Hari Kartini di Sumatera Bagian Utara

Menurut Imam, aktivitas usaha tersebut dikhawatirkan berdampak terhadap kehidupan sosial masyarakat, terlebih jika beroperasi di sekitar tempat ibadah, sekolah, dan permukiman.

“Kami ini para dai yang setiap saat berkhutbah, memberikan penyuluhan kepada masyarakat, melaksanakan pengajian, serta mengajak masyarakat melakukan amar makruf nahi mungkar. Kami sangat mencintai kedamaian dan ingin generasi penerus di Batam tumbuh dalam lingkungan yang baik,” ujarnya.

Ia menegaskan keberatan tersebut bukan semata-mata persoalan kalangan mubaligh, melainkan kepedulian terhadap lingkungan sosial agar tetap aman dan kondusif.

PMB Bengkong meminta pemerintah daerah dan aparat terkait mengevaluasi keberadaan usaha penjualan miras serta jackpot, termasuk mengambil tindakan penutupan apabila ditemukan pelanggaran perizinan maupun ketentuan hukum.

BACA JUGA:  Surprise Deal Spesial dari Telkomsel, 30GB Hanya Rp60 Ribu

“Kami cinta damai. Kami berharap ada respons dan langkah nyata dari instansi terkait. Kami masih menunggu hasil dan upaya yang akan dilakukan pemerintah,” katanya.

Meidison menambahkan, apabila tuntutan masyarakat tidak mendapat respons, pihaknya bersama warga Bengkong siap menggelar aksi demonstrasi. Surat pemberitahuan aksi direncanakan disampaikan pada 28 November 2026 apabila aktivitas yang dipersoalkan masih berlangsung.

Masyarakat berharap pemerintah dan aparat penegak hukum segera menindaklanjuti keberatan tersebut agar persoalan tidak berkembang menjadi konflik sosial di lingkungan permukiman.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *