Kehadiran tenant UMKM dalam jumlah besar menunjukkan komitmen pemerintah membangun ekosistem usaha berkelanjutan. Tidak hanya mendorong transaksi, tetapi juga membuka akses legalitas, sertifikasi halal, hingga pembiayaan perbankan.
Berbeda dari bazar Ramadan pada umumnya, KURMA 2026 menghadirkan konsep pelayanan publik terpadu. Masyarakat dapat mengakses berbagai layanan secara langsung di lokasi kegiatan, mulai dari pelayanan Hak Kekayaan Intelektual dari Kemenkumham, kepesertaan BPJS Kesehatan, pemeriksaan kesehatan gratis oleh Dinas Kesehatan bekerja sama dengan Kimia Farma, hingga layanan dari BPOM.
Selain itu tersedia pelayanan pajak kendaraan melalui Samsat/Bapenda, layanan keimigrasian, konsultasi haji dari Kantor Wilayah Kementerian Agama, layanan zakat melalui Baznas, pelayanan Pegadaian, hingga fasilitasi sertifikasi halal bagi pelaku usaha.
Model integrasi ini dinilai mampu memangkas biaya dan waktu masyarakat dalam mengakses berbagai layanan, sekaligus meningkatkan literasi administrasi dan legalitas usaha di kalangan pelaku UMKM.
Di sektor keuangan, KURMA 2026 menghadirkan tematik perbankan dan ekonomi syariah yang dikoordinasikan bersama Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan Kepri. Sejumlah perbankan nasional dan daerah turut berpartisipasi, di antaranya Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Tabungan Negara (BTN), Bank Syariah Indonesia (BSI), Bank Riau Kepri (BRK), serta Bank Central Asia (BCA).
Masyarakat dapat memperoleh edukasi keuangan, informasi pembiayaan UMKM, literasi ekonomi syariah, hingga membuka rekening dan mengakses layanan perbankan secara langsung di lokasi kegiatan. Kehadiran sektor perbankan ini diharapkan mampu memperluas inklusi keuangan dan mendorong transaksi non-tunai selama Ramadan.
