IDNNEWS.CO.ID, Jakarta – Ketua Umum BPI KPNPA RI, Rahmad Sukendar, menyoroti kebijakan pemerintah terkait pemangkasan anggaran di Kementerian Pertanian (Kementan) yang dilakukan sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD tahun anggaran 2025.
Rahmad menyatakan keprihatinannya terhadap pemangkasan anggaran hingga Rp10,2 triliun di Kementan, terutama saat Menteri Pertanian, Amran Sulaiman, yang dikenal tegas dalam memerangi korupsi, justru terkena dampak pemotongan.
“Menterinya bagus dalam perang dengan korupsi, malah anggaran strategis di Kementan ini sangat disayangkan dipangkas,” ujar Rahmad. Dalam keterangan tertulis nya, Selasa (4/2/25).
Menurutnya, Kementan seharusnya mendapatkan porsi anggaran yang layak karena peran strategisnya dalam menjaga ketahanan pangan nasional.
“Seharusnya Kementan sebagai garda terdepan dalam ketahanan pangan diberikan porsi yang tepat karena bekerja langsung untuk hidup rakyat,” tegas Rahmad.
Ia juga mempertanyakan prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam pengalokasian anggaran, mengingat ada kementerian lain yang dianggap memboroskan anggaran namun mengalami pemotongan yang minim.
“Memang aneh di negara kita ini, ada menteri yang bagus dan tegas dalam pemakaian anggaran negara serta kinerjanya sangat baik, tapi tidak menjadi prioritas Presiden Prabowo,” tambahnya.
Pernyataan Rahmad Sukendar ini muncul di tengah ketidakjelasan terkait pemotongan anggaran Kementan, di mana Menteri Pertanian Amran Sulaiman memilih untuk tidak berkomentar saat dimintai keterangan.
Rahmad berharap pemerintah dapat meninjau ulang kebijakan pemangkasan anggaran, terutama pada sektor-sektor vital yang berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat.(rilis)
