IDNNEWS.CO.ID, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) memperkuat persiapan Program Penjaminan Polis (PPP) sebagai upaya meningkatkan perlindungan konsumen dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap industri asuransi nasional.
Langkah tersebut ditandai dengan penandatanganan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Pertukaran Data, Informasi, dan/atau Dokumen dalam rangka Program Penjaminan Polis di Bali, Selasa (17/11/2026).
Juklak ditandatangani Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK, Ogi Prastomiyono, bersama Anggota Dewan Komisioner Bidang Program Penjaminan Polis LPS, Ferdinan D. Purba.
Penandatanganan ini menjadi langkah strategis dalam membangun kesiapan operasional kedua lembaga sebelum program penjaminan polis diberlakukan paling lambat Januari 2028.
Ogi mengatakan, Program Penjaminan Polis merupakan amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026.
Menurutnya, program tersebut memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan kepada pemegang polis, tertanggung, maupun peserta apabila perusahaan asuransi mengalami kegagalan.
“Penandatanganan Juklak ini merupakan langkah maju dalam mempersiapkan implementasi Program Penjaminan Polis yang diamanatkan Undang-Undang P2SK. Melalui program ini, kami berharap perlindungan terhadap pemegang polis semakin kuat dan kepercayaan publik terhadap industri asuransi dapat terus meningkat,” kata Ogi.
Ia menegaskan, keberhasilan program penjaminan polis tidak hanya ditentukan saat implementasi, tetapi juga sangat bergantung pada kualitas persiapan sejak awal.
