“Kami ingin memastikan setiap anggota memiliki kemampuan profesional sekaligus legalitas yang jelas. Ini penting agar layanan kepada wisatawan semakin berkualitas,” ujar Febriansyah.
Sejumlah travel agent juga telah mulai mendata pramuwisata yang memiliki sertifikat dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi maupun yang masa berlakunya telah habis. APM akan memfasilitasi proses sertifikasi ulang, sehingga para pramuwisata dapat kembali memperoleh Kartu Tanda Pengenal Pramuwisata (KTPP) dari Disbudpar Batam.
Bagi pemula, APM menyiapkan paket pelatihan sekaligus program magang di berbagai travel agent, membuka peluang kerja baru sekaligus memperluas basis tenaga profesional di sektor jasa pariwisata.
Ardiwinata menyambut positif kehadiran APM dan menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk mendukung organisasi yang berkontribusi nyata terhadap pengembangan pariwisata.
“Tahun 2026 Batam menargetkan 1,7 juta wisatawan mancanegara. Karena itu, kami berharap APM dapat membantu pemerintah mewujudkan target tersebut,” ujarnya.
Target ambisius ini diyakini akan berdampak langsung pada perputaran ekonomi daerah, mulai dari sektor perhotelan, transportasi, kuliner, hingga UMKM. Keberadaan pramuwisata yang kompeten menjadi kunci agar wisatawan mendapatkan pengalaman terbaik dan terdorong untuk kembali berkunjung.
Menariknya, APM juga menggandeng para tokoh dari Lembaga Adat Melayu Batam untuk mengisi materi sejarah dan budaya Melayu dalam program pelatihan.
Dengan pendekatan ini, pramuwisata tidak hanya dibekali kemampuan teknis pelayanan, tetapi juga pemahaman mendalam tentang nilai-nilai budaya lokal Kepulauan Riau. Kombinasi profesionalisme dan kearifan lokal tersebut diharapkan mampu meningkatkan daya saing Batam sebagai destinasi wisata unggulan.
Melalui sinergi antara pemerintah, asosiasi pramuwisata, travel agent, dan lembaga adat, APM optimistis dapat menjadi motor penggerak baru pariwisata Batam — sekaligus berkontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi daerah berbasis jasa dan budaya. (***)
