IDNNEWS.CO.ID, NEW DELHI — Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menyampaikan pandangan Indonesia dalam dua sesi utama Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-18 BRICS di New Delhi, India.
Puncak penyelenggaraan KTT BRICS 2026 berlangsung pada Sabtu (12/9/2026) dan Minggu (13/9/2026) di Bharat Mandapam, New Delhi. KTT tahun ini berada di bawah keketuaan India dengan mengusung tema Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability.
“Presiden Prabowo diagendakan akan menyampaikan pandangan Pemerintah RI pada 2 sesi utama KTT BRICS yakni sesi yang dikhususkan bagi Negara Anggota BRICS dan sesi kedua yang terbuka bagi Negara Anggota dan Mitra BRICS,” bunyi keterangan resmi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Sabtu (12/9/2026).
Salah satu sesi utama KTT merupakan pertemuan khusus negara anggota BRICS atau member countries. Sesi tersebut digelar secara tertutup dengan mengangkat topik Inclusive Global Governance and Strengthening Multilateralism.
Sementara itu, sesi kedua digelar secara lebih inklusif karena turut menghadirkan negara-negara mitra atau partner countries. Sesi terbuka tersebut mengusung topik Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability: Shaping the Future for Inclusive Global Growth.
Bahas Ekonomi hingga Perdagangan Global
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto turut mendampingi Presiden Prabowo dalam KTT BRICS 2026.
Dalam forum tersebut, para pemimpin negara anggota dan mitra BRICS mendorong upaya menjaga inklusivitas tata kelola global sekaligus memperkuat multilateralisme.
Sejumlah substansi kunci juga akan dibahas dalam Keketuaan BRICS India 2026. Agenda tersebut mencakup pengembangan kerangka institusional BRICS, perekonomian dan perdagangan, keuangan internasional, perdamaian dan keamanan, energi, ketahanan pangan dan pertanian, digitalisasi dan teknologi, hingga perubahan iklim dan lingkungan.
Pada bidang ekonomi, pembahasan mencakup reformasi lembaga multilateral seperti WTO, IMF, dan World Bank.
Selain itu, para negara anggota dan mitra BRICS akan membahas kerja sama keuangan, mekanisme implementasi Local Currency Settlement (LCS), upaya membangun rantai pasok global yang tangguh, serta pentingnya sistem perdagangan yang terbuka, inklusif, transparan, dan berbasis aturan.
