IDNNEWS.CO.ID, BATAM – Dugaan pelibatan ribuan guru dan peserta didik dalam aksi dukungan terhadap keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Batam menuai kritik dari kalangan akademisi dan pengamat kebijakan publik.
Direktur Eksekutif Batam Labor and Public Policy (BALAPI), Rikson Tampubolon, menilai mobilisasi yang melibatkan aparatur pendidikan tersebut merupakan kemunduran serius dalam tata kelola pemerintahan dan mencederai prinsip netralitas pelayanan publik.
Menurut Rikson, Dinas Pendidikan Kota Batam dinilai gagal menjaga profesionalisme lembaga pendidikan karena diduga menggunakan struktur birokrasi untuk kepentingan yang bersifat instansional.
“Saya memandang mobilisasi struktural guru dan siswa ini sebagai bentuk kemunduran fatal dalam tata kelola pemerintahan Kota Batam. Dinas Pendidikan telah gagal menjaga netralitas pelayanan publik demi membela kepentingan instansional. Tindakan ini dapat mencoreng wajah pendidikan kita,” ujarnya saat dimintai pemndapatnya terkait aksi tersebut pada Minggu (21/6/2026) malam.
Ia menilai penggunaan instruksi birokrasi untuk menggalang massa tandingan di ruang publik menunjukkan ketidakmatangan pemerintah dalam merespons kritik yang berkembang di tengah masyarakat.
Menurutnya, evaluasi terhadap suatu program pemerintah semestinya dijawab melalui mekanisme administratif yang terbuka, transparan, dan berbasis data, bukan melalui demonstrasi kekuatan massa.
“Evaluasi program seharusnya dijawab secara administratif melalui transparansi data, bukan dengan pamer kekuatan massa,” tegasnya.
