Dampaknya tidak hanya dirasakan dalam satu tahun anggaran, tetapi dapat membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di tahun-tahun berikutnya. Utang, menurutnya, bukan sekadar angka dalam neraca keuangan hari ini, melainkan kewajiban publik yang akan diwariskan kepada generasi mendatang.
Lebih lanjut, Rikson menegaskan bahwa apabila rencana pinjaman tersebut tetap dijalankan, maka penggunaannya harus dibatasi secara ketat hanya untuk proyek-proyek yang benar-benar produktif.
Proyek yang dibiayai utang harus memiliki dampak langsung terhadap penurunan beban hidup masyarakat dan peningkatan kualitas layanan publik.
“Layanan kesehatan dan infrastruktur dasar memang penting. Namun pemerintah harus mampu menunjukkan secara terukur bahwa proyek-proyek tersebut benar-benar meningkatkan efisiensi pelayanan publik, bukan sekadar menambah aset fisik tanpa dampak sosial dan ekonomi yang jelas,” katanya.
Aspek lain yang dinilai krusial adalah transparansi dan partisipasi publik. Rikson menekankan bahwa kredibilitas kebijakan pinjaman daerah sangat ditentukan oleh sejauh mana pemerintah membuka informasi kepada masyarakat.
Skema pinjaman, tingkat bunga, tenor, serta daftar proyek yang akan menerima manfaat dari pinjaman tersebut harus diumumkan secara terbuka sejak awal.
“Tanpa transparansi, pinjaman daerah sangat rentan dipersepsikan sebagai kebijakan elitis yang diambil jauh dari kepentingan warga. Hal ini justru dapat memperlemah kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah,” ujarnya.
