IDNNEWS.CO.ID, JAKARTA — Pemerintah berencana membuka rekening secara massal bagi sekitar 200 juta masyarakat Indonesia dalam waktu dekat. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat ekosistem penyaluran bantuan sosial (bansos) agar lebih tepat sasaran.
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, pembukaan rekening baru tersebut berkaitan dengan rencana perubahan skema pemberian bansos.
Pemerintah berencana mengurangi pemberian bantuan sosial dalam bentuk barang dan menggantinya dengan bantuan langsung berupa uang yang ditransfer ke rekening masyarakat.
“Karena pada akhirnya nanti kita tidak subsidi produk lagi, produk lagi. Tapi subsidi langsung diberikan pada rakyat ke bank account dari rakyat. Itu arahan Presiden,” kata Luhut dalam konferensi pers di kantornya, Kamis (10/9/2026).
Bansos Akan Dikirim Langsung ke Rekening
Menurut Luhut, perubahan skema tersebut diharapkan dapat memberikan dampak yang lebih besar dan dirasakan langsung oleh masyarakat miskin yang jumlahnya mencapai sekitar 50 juta orang.
Pemerintah juga secara bersamaan terus memperkuat data perlindungan sosial dengan memanfaatkan teknologi digital.
Namun, Luhut mengakui digitalisasi penyaluran bansos masih memiliki sejumlah pekerjaan rumah, terutama terkait pengawasan agar dana yang ditransfer langsung ke rekening masyarakat tidak disalahgunakan.
“Kita masih mikir apakah nanti berikan kupon sehingga tidak boleh judi online. Jadi hanya mungkin bayar listrik, bayar beras, bayar bensin segala macam,” tegasnya.
Menurut Luhut, mekanisme tersebut nantinya diharapkan dapat menciptakan sistem yang lebih transparan dan adil sekaligus mengurangi potensi korupsi dalam penyaluran bantuan.
“Jadi di lapangan nanti akan jadi market mekanism, jadi membuat kita lebih transparan, membuat kita lebih adil dan membuat kita lebih, ya kurang korupsi pasti karena akan sedikit ketemu manusia dengan manusia,” lanjutnya.
Siapkan Anggaran Rp11 Triliun
Sebelumnya, pemerintah telah menyiapkan anggaran sekitar Rp11 triliun untuk pembukaan 200 juta rekening masyarakat Indonesia.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan, anggaran tersebut bersumber dari APBN. Namun, pelaksanaannya akan dilakukan secara bertahap.
“Totalnya kalau 200 juta penduduk itu anggarannya yang disiapkan sekitar Rp11 triliun,” kata Airlangga saat ditemui di Istana Kepresidenan, Rabu (9/9/2026).
Terkait kepemilikan rekening, Airlangga belum memberikan penjelasan secara rinci mengenai siapa saja yang nantinya akan mendapatkan rekening baru tersebut.
Menurutnya, pemerintah akan terlebih dahulu melakukan rapat konsolidasi bersama Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk membahas mekanisme pelaksanaannya.
Rapat tersebut juga akan membahas nasib masyarakat yang sebelumnya telah memiliki rekening bank yang ditunjuk untuk penyaluran bansos, yakni BSI dan BRI.
“Jadi nanti dikonsolidasi di BRI maupun BSI. Nanti ya,” ujar Airlangga.
