Tekanan inflasi tahunan, kenaikan biaya sewa, biaya perawatan fasilitas, hingga upah bongkar muat tabung dari agen terus merangkak naik tanpa dibarengi penyesuaian margin keuntungan.
Di sisi lain, pangkalan juga tetap dituntut menjaga kualitas pelayanan, termasuk menjalankan program administrasi pencatatan digital menggunakan KTP atau KK secara ketat lewat aplikasi Subsidi Tepat milik Pertamina agar penyaluran gas subsidi benar-benar tepat sasaran.
Melalui respons dari Pertamina Patra Niaga ini, bola kini berada di tangan Pemerintah Daerah untuk mengkaji ulang kelayakan HET, demi menjaga keseimbangan antara kemampuan beli masyarakat dan keberlanjutan usaha pangkalan lokal. (Iman Suryanto)
