Belajar dari Kasus Free Float dan MSCI
Perdebatan mengenai prioritas aturan ini menemukan relevansi paling nyata pada kriteria tata kelola saham publik (free float) yang ditetapkan oleh penyedia indeks global seperti MSCI. Kasus lemahnya persyaratan teknis free float di Indonesia menjadi contoh konkret bagaimana pendekatan administratif sering kali gagal menangkap substansi risiko investor global.
Secara aturan domestik, sebuah perusahaan mungkin terlihat sudah melepas cukup banyak saham ke publik agar bisa tetap melantai di bursa. Tapi, jika aturan itu gagal menyaring siapa saja “pemilik asli” (beneficial owner) di balik saham-saham tersebut, angka itu cuma jadi pajangan.
Investor luar negeri melihat ini sebagai jebakan likuiditas semu, terlihat ramai padahal sepi. Efeknya, meskipun secara hukum domestik sudah aman, saham tersebut tetap dinilai tidak layak masuk radar MSCI karena yang betul-betul bisa dibeli investor di pasar nyata jumlahnya sangat sedikit.
