Semua itu membutuhkan uang.
Dalam wawancaranya yang secara khusus membahas Indonesia pada 2023, Winters menilai pembiayaan politik merupakan salah satu persoalan struktural demokrasi Indonesia. Menurutnya, hubungan langsung antara konsentrasi kekayaan dan konsentrasi kekuasaan terjadi antara lain karena politik membutuhkan biaya besar. Ia juga menyoroti sangat terbatasnya pembiayaan politik berbasis kontribusi kecil masyarakat dibanding ketergantungan kepada sumber dana besar.
Pelajaran bagi Indonesia bukan bahwa orang kaya harus dilarang terlibat dalam politik. Dalam demokrasi, siapa pun mempunyai hak politik. Persoalannya adalah bagaimana menciptakan sistem sehingga satu rupiah dapat digunakan untuk kegiatan politik tanpa berubah menjadi satu rupiah untuk membeli kebijakan.
Reformasi pendanaan partai politik, transparansi dana kampanye, pengungkapan beneficial ownership penyumbang, pembatasan konflik kepentingan serta penguatan pembiayaan politik yang berasal dari masyarakat perlu dilihat sebagai bagian dari pembangunan nasional, bukan sekadar administrasi pemilu.
Dari Wealth Defense Industry ke Kapasitas Negara
Salah satu bagian paling menarik dari The Blind Spot adalah uraian mengenai Wealth Defense Industry: ekosistem pengacara, konsultan pajak, wealth manager dan berbagai ahli yang bekerja untuk melindungi kekayaan kelompok paling kaya.
Winters menunjukkan bagaimana complexity, secrecy dan infiltration dapat membuat penegakan hukum dan perpajakan kehilangan efektivitas. Semakin rumit struktur kepemilikan dan transaksi, semakin besar kemampuan pihak dengan sumber daya sangat besar untuk berada beberapa langkah di depan negara.
Pesannya bagi Indonesia sangat relevan.
Reformasi perpajakan menuju Indonesia Emas tidak boleh hanya berbicara mengenai menaikkan tax ratio. Pertanyaan yang lebih fundamental adalah apakah negara mempunyai informasi dan kapasitas untuk mengenali kekayaan, kepemilikan dan transaksi ekonomi secara akurat serta menerapkan hukum secara setara?
Integrasi data perpajakan, keterbukaan beneficial ownership, pertukaran informasi keuangan, kemampuan analitik digital, pengawasan transaksi lintas negara, administrasi pajak yang profesional dan rule of law merupakan bagian dari infrastruktur demokrasi.
