Meski demikian, Ombudsman menemukan adanya ketidakpastian jadwal keberangkatan kapal tujuan Kuala Tungkal. Hal ini disebabkan salah satu armada kapal tengah menjalani proses perbaikan atau docking.
Di sisi fasilitas pelayanan, Ombudsman menilai fasilitas kesehatan di pelabuhan tersebut cukup memadai. Ruang kesehatan tersedia lengkap dengan petugas medis serta perlengkapan seperti oksigen dan kursi roda untuk penanganan darurat penumpang.
Kepala Perwakilan Ombudsman Kepri, Lagat Siadari, menegaskan bahwa aspek keselamatan pelayaran harus menjadi prioritas utama, mengingat wilayah Kepri yang merupakan daerah kepulauan dengan mobilitas transportasi laut yang tinggi.
“Kami berharap seluruh stakeholder, mulai dari KSOP, pengelola pelabuhan, Bea Cukai hingga Karantina dapat berkolaborasi secara optimal dalam memastikan pelayanan yang aman dan nyaman bagi masyarakat,” ujarnya.
Ia juga merekomendasikan sejumlah langkah perbaikan, di antaranya mewajibkan pengunggahan dokumen STNK saat pembelian tiket kapal melalui aplikasi untuk memastikan identitas kendaraan serta mencegah praktik percaloan.
Selain itu, Ombudsman juga mendorong penambahan frekuensi perjalanan kapal pada puncak arus mudik, pembentukan posko pengaduan bagi penumpang, serta publikasi jadwal keberangkatan secara luas melalui media sosial dan radio agar masyarakat memperoleh kepastian informasi selama periode mudik Lebaran. (***)
