Dalam industri batu bara, disparitas harga ekspor dan nilai yang tercatat di dalam negeri juga berulang kali memunculkan dugaan praktik under-invoicing. Jika pasar global terlalu bocor dan terlalu dikuasai trader internasional, bukankah wajar bila negara mulai tergoda mengambil alih sebagian kendali perdagangan?
Namun di titik itulah sejarah mulai memberi peringatan. Tidak semua kebocoran pasar dapat diselesaikan dengan membangun monopoli negara. Kadang negara hanya mengganti kebocoran lama dengan kebocoran baru yang lebih besar, tetapi kini tersembunyi di balik rahasia birokrasi dan slogan nasionalisme ekonomi.
Bukankah terlalu banyak negara berkembang jatuh bukan karena kekurangan sumber daya, melainkan karena elite politiknya gagal membatasi diri ketika rente mulai terkonsentrasi di tangan negara?
Chili memahami dilema itu dengan cukup baik. Negara tersebut memang memiliki CODELCO, perusahaan tambang tembaga milik negara yang menghasilkan sekitar 1,4 juta ton tembaga per tahun. Tetapi Chili tidak membangun monopoli absolut atas ekspor tembaga. Negara tetap membuka ruang bagi perusahaan swasta global seperti BHP dan Anglo American sambil menjaga disiplin fiskal dan tata kelola yang ketat. Hasilnya, Chili mampu mempertahankan stabilitas fiskal bahkan ketika harga tembaga dunia bergejolak.
Sovereign wealth fund Chili pada 2024 tercatat memiliki aset lebih dari US$20 miliar untuk meredam volatilitas siklus komoditas. Bukankah keberhasilan Chili justru lahir dari kemampuan negara membatasi kekuasaannya sendiri?
Botswana menawarkan pelajaran yang bahkan lebih menarik. Negara kecil di Afrika itu pernah menjadi salah satu negara termiskin di dunia pada 1960-an. Tetapi melalui kerja sama Debswana—joint venture 50:50 antara pemerintah Botswana dan De Beers—negara tersebut berhasil mengubah berlian menjadi fondasi pembangunan nasional.
