Indonesia memerlukan kebijakan berbasis diagnosis, bukan sekadar mengikuti isu yang sedang populer. Setiap program strategis perlu dimulai dengan definisi masalah, baseline, theory of change, pilihan instrumen, kebutuhan pembiayaan, kapasitas pelaksana, serta risiko.
Setelah itu, program perlu diuji. Tidak semua gagasan harus langsung diluncurkan secara nasional. Pilot yang dirancang dengan baik bukan tanda keraguan, melainkan cara untuk mencegah kekeliruan kecil berubah menjadi kegagalan berskala nasional.
Evaluasi juga tidak boleh sekadar menjelaskan mengapa program perlu diteruskan. Evaluasi harus mampu menjawab tiga kemungkinan: diperluas, diperbaiki, atau dihentikan.
Di sinilah ujian sesungguhnya. Pemerintahan biasanya memiliki banyak cara untuk meluncurkan program, tetapi sedikit tata cara untuk mengakhirinya. Program yang tidak efektif dapat tetap hidup karena sudah mempunyai anggaran, organisasi, pegawai, dan acara tahunan. Tujuan awalnya mungkin telah dilupakan, tetapi rapat koordinasinya tetap berjalan dengan setia.
Negara pembelajar juga memerlukan memori kelembagaan. Pergantian pejabat tidak boleh membuat organisasi kembali ke halaman pertama. Data, keputusan, evaluasi, kegagalan, dan alasan perubahan kebijakan harus didokumentasikan serta dapat digunakan oleh penerusnya.
Yang dibutuhkan bukan hanya knowledge management, tetapi policy memory: kemampuan negara mengingat mengapa suatu kebijakan dipilih, apa yang pernah gagal, dan pelajaran apa yang tidak boleh diulang.
Memperbaiki Mesin Koordinasi Pembangunan
Pelajaran kedua adalah pentingnya kesatuan tindakan. Singapura menyebutnya whole-of-government. Jepang membangunnya melalui konsensus perencanaan. Korea menghubungkannya melalui sasaran industri dan ekspor. Tiongkok menggunakan mobilisasi nasional yang dikombinasikan dengan eksperimen lokal.
