“Bapak-Ibu yang sudah pindah dengan ikhlas dan menyerahkan asetnya untuk kepentingan pembangunan adalah pejuang. Pemerintah akan mengutamakan Bapak-Ibu sekalian agar tidak terpinggirkan dari pembangunan,” ujarnya.
Pemerintah juga memastikan program transmigrasi berjalan sesuai amanat undang-undang, yaitu berbasis sukarela. Langkah ini, kata Menteri, merupakan upaya untuk mengakhiri pola lama di mana rakyat kerap menjadi korban pembangunan.
Dalam kesempatan itu, Menteri Transmigrasi mengungkapkan bahwa program relokasi dan pembangunan di Rempang melibatkan sinergi banyak pihak. Di antaranya BP Batam, Pemerintah Kota Batam, Kementerian ATR/BPN, Kementerian PUPR, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta lembaga pendidikan tinggi melalui Dikti dan Saintec.
Kolaborasi ini ditujukan agar pembangunan tidak hanya berorientasi pada investasi, tetapi juga ramah lingkungan serta menjamin kesejahteraan masyarakat.
“Kami semua tidak rela rakyat yang sudah berkorban dibiarkan menderita. Rakyat harus menjadi tuan rumah di negerinya sendiri, dan harus mendapat manfaat dari investasi maupun pembangunan,” tegasnya.
Menteri juga menyoroti sejumlah persoalan yang terjadi pada tahap awal pembangunan, termasuk beberapa rumah warga yang rusak karena tergesa-gesa dibangun. Ia memastikan hal tersebut akan diperbaiki.
Pemerintah bahkan melibatkan TNI Angkatan Darat untuk membantu pembangunan secara swadaya. Rencananya, 200 unit rumah baru beserta pematangan lahan dan fasilitas pendidikan akan segera direalisasikan di Tanjung Banon.
