Menurut Ma’ruf Maulana, berbagai kementerian sebenarnya telah memahami kebutuhan dunia usaha. Namun, tantangan terbesar saat ini adalah menyelaraskan kebijakan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan instansi terkait agar investasi yang telah masuk dapat segera direalisasikan.
Ia mengungkapkan, sejumlah investasi asing sebenarnya telah berhasil diperoleh, tetapi pelaksanaannya masih tertunda akibat belum optimalnya sinkronisasi kebijakan di berbagai tingkat pemerintahan.
“Kami telah berhasil menarik beberapa investasi dari luar negeri, tetapi implementasinya masih tertahan karena kurangnya sinkronisasi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan kementerian terkait,” jelasnya.
Kondisi serupa, lanjut Akhmad, juga terjadi pada sejumlah Proyek Strategis Nasional (PSN) yang membutuhkan koordinasi dan keselarasan kebijakan antarlembaga.
Selain persoalan regulasi, HKI juga menyoroti kebutuhan energi sebagai faktor penting dalam pengembangan kawasan industri ke depan. Akhmad mengatakan, meningkatnya investasi di sektor digital, termasuk pembangunan pusat data (data center), akan membutuhkan pasokan listrik yang jauh lebih besar.
