Pajak Kekayaan: Menarik, tetapi Bukan Obat Tunggal
CELIOS juga mengajukan gagasan pajak kekayaan. Berdasarkan simulasinya, pajak sebesar 2 persen atas kekayaan 50 orang terkaya dapat berpotensi menghasilkan sekitar Rp93 triliun, sedangkan cakupan yang lebih luas terhadap kelompok superkaya dengan aset di atas batas tertentu diperkirakan dapat menghasilkan sekitar Rp142 triliun.
Gagasan ini layak dibahas secara serius, tetapi tidak perlu diterima secara tergesa-gesa.
Pajak kekayaan mempunyai tujuan redistributif yang kuat, tetapi implementasinya tidak sederhana. Pemerintah harus mampu melakukan valuasi aset, mengetahui beneficial ownership, menangani aset lintas negara, mencegah penghindaran pajak, mengatasi kemungkinan perpindahan modal serta menghindari pajak berganda terhadap aset yang penghasilannya sebenarnya telah dikenakan pajak.
Karena itu pertanyaan kebijakannya seharusnya bukan sekadar “setuju atau tidak setuju pajak kekayaan”.
Pertanyaan yang lebih produktif adalah:
bagaimana Indonesia membangun sistem perpajakan yang semakin progresif, adil, sederhana, sulit dihindari dan mampu memperlakukan kelompok ekonomi paling kuat dengan standar kepatuhan yang sama seperti warga lainnya?
Di sinilah reformasi administrasi perpajakan, integrasi data, keterbukaan beneficial ownership, pertukaran informasi keuangan internasional serta kapasitas audit terhadap individu beraset sangat tinggi menjadi sangat penting.
Negara yang kuat bukan negara yang pandai memungut pajak dari mereka yang mudah ditemukan.
Negara yang kuat adalah negara yang tetap mampu menegakkan kewajibannya terhadap mereka yang mempunyai sumber daya sangat besar untuk menghindarinya.
Politik Mahal adalah Jembatan antara Kekayaan dan Kekuasaan
Namun perpajakan hanya satu sisi persoalan.
Sisi lainnya adalah politik.
Jika biaya politik sangat mahal, kandidat dan partai membutuhkan sumber pendanaan yang besar. Ketika pendanaan masyarakat kecil tidak berkembang, ketergantungan terhadap pemilik modal besar meningkat.
