IDNNEWS.CO.ID, TANJUNG PINANG – Wakil Gubernur Kepulauan Riau sekaligus Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi Kepri, Nyanyang Haris Pratamura, meminta seluruh pemerintah kabupaten/kota memperkuat koordinasi dan mempercepat pelaksanaan program pengentasan kemiskinan.
Ia menegaskan, capaian penurunan angka kemiskinan yang telah diraih Kepri harus diikuti dengan penyelesaian berbagai persoalan mendasar, terutama ketimpangan wilayah, kemiskinan ekstrem, serta ketepatan data dan penyaluran bantuan sosial.
Arahan tersebut disampaikan Nyanyang saat memimpin Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pengentasan Kemiskinan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026 di Balairung Wan Seri Beni, Tanjungpinang, Selasa (17/11).
Rapat turut diikuti jajaran kepala daerah kabupaten/kota se-Kepri secara daring serta perwakilan instansi vertikal.
Nyanyang mengapresiasi kerja keras perangkat daerah dan pemerintah kabupaten/kota yang telah membawa Kepri mencatatkan angka kemiskinan terendah di regional Sumatera dan berada pada posisi keempat terendah secara nasional.
Namun, menurutnya, capaian tersebut tidak boleh membuat seluruh pihak berpuas diri karena masih terdapat pekerjaan besar yang harus diselesaikan.
Ia mengungkapkan, persoalan kemiskinan di Kepri memiliki karakteristik yang berbeda ant wilayah. Tingkat kemiskinan di kawasan perdesaan dan kepulauan hampir dua kali lipat dibandingkan wilayah perkotaan. Selain itu, kemiskinan ekstrem masih menjadi perhatian, dengan estimasi sebanyak 3.293 kepala keluarga (KK). Berdasarkan pemadanan data per 20 Oktober 2026, tercatat 784 KK berstatus aktif, dengan sekitar 71 persen berada pada desil 1.
Persoalan lainnya adalah kualitas dan pemutakhiran data perlindungan sosial. Nyanyang menyebut masih terdapat keluarga yang belum tercakup secara optimal dalam pemutakhiran data, sementara jumlah peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) yang berstatus nonaktif mencapai 26.621 peserta.
