UMKM dan produsen lokal harus mendapatkan akses distribusi antarkawasan dengan biaya yang terjangkau agar mampu memperluas pasar dan meningkatkan kapasitas usahanya.
Menurut Kadin Kepri, konektivitas ekonomi yang semakin baik akan memberikan manfaat lebih luas apabila seluruh skala usaha memperoleh kesempatan yang sama dalam memanfaatkan potensi ekonomi Batam, Bintan, dan Karimun.
Kadin Kepri berharap FGD tersebut tidak berhenti pada diskusi dan identifikasi persoalan, tetapi menghasilkan kesepakatan yang memiliki tindak lanjut, penanggung jawab, serta target waktu yang jelas.
Ada lima hasil konkret yang diharapkan dapat diwujudkan, yakni kesepakatan harmonisasi SOP, pembentukan tim teknis lintas instansi, penyusunan sistem pelayanan terpadu, penetapan standar waktu pelayanan atau Service Level Agreement (SLA), serta pelibatan Kadin dan asosiasi usaha dalam proses evaluasi.
“Kadin Kepri tidak hanya ingin hadir untuk menyampaikan aspirasi dan persoalan dunia usaha. Kami juga siap menjadi bagian dari solusi,” ujarnya.
Mustava menegaskan, integrasi tata kelola FTZ Batam, Bintan, dan Karimun menjadi salah satu langkah penting dalam membangun kekuatan ekonomi regional.
Dengan sistem distribusi yang lebih efisien, prosedur yang harmonis, serta koordinasi lintas instansi yang semakin kuat, ketiga kawasan diharapkan mampu mengoptimalkan keunggulan masing-masing sekaligus memperkuat daya saing ekonomi Kepulauan Riau di tingkat nasional maupun internasional. (Iman)
