IDNNEWS.CO.ID, JAKARTA – Pemerintah memberikan keringanan iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) sebesar 50 persen bagi pekerja informal sektor persampahan. Kebijakan tersebut membuat iuran yang sebelumnya sebesar Rp16.800 menjadi Rp8.400 per bulan.
Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memperluas cakupan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja informal, khususnya mereka yang bekerja di sektor persampahan dan menghadapi berbagai risiko dalam menjalankan pekerjaannya.
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan, pemerintah menargetkan seluruh pekerja di Indonesia dapat memperoleh perlindungan melalui jaminan sosial ketenagakerjaan.
“Kami ingin 100 persen pekerja Indonesia ter-cover jaminan sosialnya,” kata Yassierli dalam acara Aksi Kolaborasi Peluncuran Pelindungan Sosial bagi Pekerja Informal Sektor Persampahan di Fasilitas refuse-derived fuel (RDF) Rorotan, Jakarta Utara, Senin (10/8/2026).
Menurut Yassierli, keringanan iuran tersebut diberikan agar jaminan sosial ketenagakerjaan lebih mudah dijangkau oleh pekerja informal.
Dengan adanya diskon 50 persen, pekerja sektor persampahan cukup membayar iuran JKK dan JKM sebesar Rp8.400 setiap bulan. Kebijakan tersebut berlaku hingga akhir 2026 dan selanjutnya akan dilakukan evaluasi oleh pemerintah.
“Teman-teman mendapatkan diskon 50 persen iuran JKK dan JKM,” ujar Yassierli.
Ia berharap kebijakan tersebut dapat terus dilanjutkan sehingga semakin banyak pekerja informal yang mendapatkan perlindungan dari berbagai risiko pekerjaan.
Pekerja Persampahan Hadapi Beragam Risiko
Yassierli menjelaskan, pekerja di sektor persampahan menghadapi berbagai risiko saat menjalankan aktivitasnya. Risiko tersebut antara lain bahaya biologis dan kimia, benda tajam, hingga kecelakaan fisik.
