Wakil Menko KumHAM Imipas, Otto Hasibuan, menyambut baik inisiatif ini dan menegaskan pentingnya indeks sebagai refleksi nasional untuk menjaga ketahanan sistem keuangan dan keadilan sosial. “Indeks ini bukan sekadar angka, melainkan cermin bagi kebijakan kita agar berdampak nyata dan dapat dipertanggungjawabkan,” kata Otto.
Peluncuran indeks ini juga menjadi bagian dari strategi nasional Indonesia dalam persiapan menghadapi FATF Mutual Evaluation Review (MER) 2029. Evaluasi yang akan datang akan menilai efektivitas sistem anti pencucian uang dan pendanaan terorisme Indonesia berdasarkan metodologi terbaru.
PPATK menggandeng konsorsium akademisi nasional dan konsultan profesional untuk memastikan metodologi survei ini kredibel dan ilmiah. Pilot survei ini menjadi tahap awal sebelum penerapan nasional pada tahun 2026.
Survei ini diharapkan memberikan manfaat signifikan tidak hanya bagi pemerintah, tetapi juga bagi industri keuangan dan masyarakat luas. Dengan data yang akurat, kebijakan di sektor keuangan diharapkan menjadi lebih terarah, akuntabel, dan efektif dalam melindungi masyarakat dari risiko kejahatan keuangan.
Fithriadi menegaskan, “Rezim APUPPT yang kuat membutuhkan kerja kolektif seluruh bangsa. Dengan kebijakan berbasis bukti, kita dapat membangun sistem keuangan nasional yang tangguh, berintegritas, dan dipercaya oleh dunia.” (***)
