“Pertama, urgensi program ini yang perlu dipaparkan dengan jelas. Sehingga masyarakat paham dan tidak terkesan dipersulit hidupnya. Misalnya, bagaimana kartu ini akan membantu mengendalikan distribusi Pertalite atau mengurangi penyalahgunaan BBM bersubsidi. Tanpa pemahaman yang baik, masyarakat akan sulit menerima kebijakan ini dengan terbuka,” tegasnya saat dihubungi melalui pesan singkat elektronik pada Sabtu (12/10/2024) siang.
Kedua, tambahnya, pentingnya persiapan matang dan koordinasi lintas sektor. Melihat jumlah pendaftar yang cukup besar, yakni 25 ribu, mengindikasikan antusiasme masyarakat dan kepatuhan rakyat kepda pemerintah kita.
Namun, tanpa sosialisasi yang baik dan kesiapan teknis, kebijakan ini justru menjadi sumber masalah dan kebingungan.
“Untuk itu, saya mendorong pemerintah untuk memastikan bahwa koordinasi antar instansi (Disperindag, Pertamina, perbankan, hingga SPBU, red) berjalan lebih lancar sebelum penerapan penuh,” tegasnya lagi.
Ketiga, tambahnya lagi. penerapan pilot project dan evaluasi menyeluruh. Sebelum program ini diterapkan secara luas, sebaiknya ada uji coba di beberapa lokasi untuk melihat respons dan kesiapan sistem.
Dimana hal ini akan memberikan waktu bagi pemerintah untuk memperbaiki kekurangan yang ada. Sekaligus memberikan masyarakat kesempatan untuk memahami proses pendaftaran dan penggunaan kartu kendali tersebut.
“Kesimpulannya penerapan kebijakan Fuel Card 5.0 di Batam membutuhkan evaluasi lebih mendalam dari segi teknis, komunikasi publik, dan aspek kemudahan bagi masyarakat. Sebagai penduduk Batam, saya berharap pemerintah dapat lebih fokus pada transparansi, kesiapan teknis, dan inklusivitas dalam mengimplementasikan kebijakan ini agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan tanpa menimbulkan keresahan dan kerepotan di masyarakat,” tutupnya.(Iman)
