Dengan demikian, penanganan kapal tersebut bukan sekadar urusan lokal Bintan. Ada kepentingan perdagangan lintas negara di dalamnya.
“Indonesia sering mendengungkan visi sebagai poros maritim dunia. Tapi bagaimana mungkin kita disebut kekuatan maritim jika kapal asing yang kandas di perairan sendiri dibiarkan berminggu-minggu tanpa kepastian?” kata Rikson.
Menurut dia, dunia usaha internasional tidak hanya melihat bagaimana Indonesia mengirimkan komoditas, tetapi juga bagaimana Indonesia menangani masalah ketika terjadi gangguan dalam rantai pasok.
Jika penanganannya cepat dan profesional, kepercayaan akan meningkat. Sebaliknya, jika berlarut-larut tanpa kepastian, persepsi negatif dapat muncul.
“Perusahaan asuransi, pemilik barang, dan pelaku perdagangan internasional sedang menonton. Apakah Indonesia mampu menangani insiden maritim dengan cepat dan profesional?” katanya.
“Kalau tidak, mereka akan mencatat: Indonesia lambat, tidak pasti, dan berisiko.” jelasnya lagi.
Rikson meminta pemerintah pusat, Pemerintah Kabupaten Bintan, KSOP Kijang, KPLP Tanjung Uban, pemilik kapal, pemilik barang, perusahaan klasifikasi, perusahaan asuransi, serta pihak terkait segera duduk bersama.
Menurutnya, penyelesaian harus segera diarahkan pada pilihan yang paling aman, cepat, dan sesuai ketentuan.
