3. Inflasi Harga yang Diatur Pemerintah (Administered Prices)
Mencakup tarif listrik, harga BBM, tarif jalan tol, dan lainnya.
Ketiganya menjadi dasar BI dalam menjalankan mandat utama menjaga stabilitas nilai rupiah, baik dari sisi daya beli maupun stabilitas sistem keuangan.
Kegiatan capacity building ini juga diisi dengan materi peningkatan kompetensi jurnalistik dan pemahaman kebijakan ekonomi. BI ingin agar jurnalis tidak hanya menjadi penyampai informasi, tetapi juga interpreter kebijakan publik—khususnya terkait inflasi dan stabilitas harga.
“Media perlu melihat inflasi bukan sekadar angka, tetapi fenomena yang sangat dekat dengan kehidupan masyarakat. Karena itu, kita ingin sinergi BI dan media semakin kuat,” ujar Adik.
BI juga berharap penyampaian informasi ekonomi dapat berjalan satu jalur, sehingga publik mendapat pemahaman yang benar tentang apa yang dilakukan pemerintah dan BI dalam menjaga kestabilan harga.
Melalui forum ini, BI kembali menegaskan komitmen untuk memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah, OPD teknis, dan instansi vertikal dalam mengatasi tekanan harga di daerah.
Menurut BI, keberhasilan pengendalian inflasi bukan hanya bergantung pada kebijakan pusat, tetapi juga kesiapan daerah menjamin ketercukupan pasokan, memperkuat distribusi pangan, serta menanggapi gejolak harga secara cepat.
Capacity Building Kehumasan 2025 ini menjadi bukti bahwa Bank Indonesia Kepri memandang insan pers sebagai mitra penting dalam menjaga stabilitas ekonomi, terutama menjelang momentum-momentum besar yang sensitif terhadap inflasi.
Dengan sinergi komunikasi yang kuat, BI percaya bahwa literasi ekonomi masyarakat dapat terus meningkat, sehingga kebijakan moneter dan pengendalian harga semakin dipahami dan diterima publik secara luas.(Iman Suryanto )
