“Batam berada di garda depan perekonomian nasional. Apa pun kekacauan regulasi di sini akan langsung berdampak ke dunia usaha. Investor butuh kepastian, bukan eksperimen kebijakan,” kata Osman.
FMPBM menilai jika hal ini terus dibiarkan, daya saing Batam sebagai kawasan ekonomi khusus dan pusat logistik nasional dapat merosot drastis.
Di akhir pernyataannya, Osman meminta pemerintah pusat, BP Batam, dan Pemerintah Kota Batam untuk duduk bersama menyelesaikan kesimpangsiuran aturan. FMPBM menegaskan bahwa seluruh kebijakan harus kembali pada koridor undang-undang dan pembagian kewenangan yang sah.
“Tidak ada satu pun institusi yang boleh melampaui undang-undang. Kejelasan regulasi adalah fondasi agar ekonomi daerah bergerak dengan stabil dan berkelanjutan,” tandas Osman.
Ia menegaskan bahwa masyarakat akan terus melakukan kontrol untuk memastikan Batam kembali pada jalur pembangunan yang sehat, transparan, dan berkeadilan. (Iman Suryanto)
