“Kalau dia melebihi dari itu, maka ada sanksi tegas. Mungkin sampai diskualifikasi. Itu patut dipertimbangkan,” katanya dalam forum.
Usulan ini langsung memicu diskusi hangat antara peserta dan narasumber, mengingat sanksi diskualifikasi selama ini lebih sering terkait pelanggaran berat seperti politik uang massif atau pelanggaran administratif yang signifikan. Namun, Bismar menilai pelampauan dana kampanye termasuk pelanggaran serius karena berkaitan langsung dengan keadilan kompetisi.
Pembatasan total dana kampanye, menurut Bismar, juga penting untuk mendorong lahirnya politik biaya rendah (low-cost politics). Dengan belanja kampanye yang lebih terukur, kandidat diharapkan tidak lagi memusatkan strategi pada pengeluaran logistik besar, tetapi pada gagasan, rekam jejak, dan kapasitas kepemimpinan.
Bismar menjelaskan bahwa mahalnya biaya politik saat ini sering membuat calon kepala daerah terbebani oleh komitmen ekonomi kepada sponsor setelah terpilih. Kondisi tersebut dapat menciptakan kebijakan publik yang berpihak pada kepentingan tertentu dan melemahkan integritas pemerintahan daerah.
Kebijakan Jangka Pendek dan Jangka Panjang
Dalam paparannya, Bismar membagi langkah perbaikan ke dalam dua pendekatan: jangka pendek dan jangka panjang.
1. Jangka Pendek: Regulasi Pembatasan Belanja Kampanye
2. Menentukan plafon maksimal dana kampanye.
3. Menyusun mekanisme audit belanja kampanye yang lebih transparan.
4. Memberikan sanksi tegas bagi calon yang melampaui batas.
