“Kami memahami situasi, dan terus membuka opsi-opsi yang adil. Kami juga bekerja sama dengan Kejaksaan Negeri dalam menagih piutang, dan ada pula kebijakan pemberian diskon pajak. Intinya, mari kita cari jalan terbaik,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Batam, Raja Azmansyah, menyampaikan bahwa target pendapatan daerah dari sektor pajak pada tahun 2025 ditetapkan sebesar Rp1,7 triliun, dengan potensi tambahan dari sektor perumahan yang diproyeksikan sebesar Rp1,9 triliun. Ia juga mengungkapkan bahwa sejak 2012 hingga 2025, total piutang pajak tercatat sebesar Rp575 miliar, yang terdiri atas berbagai komponen dan tingkat kesulitan penagihan, termasuk yang masuk kategori macet total.
“Realisasi pendapatan dari sektor pajak tahun lalu mencapai Rp1,4 triliun,” jelas Azmansyah dalam pertemuan dengan wajib pajak tersebut.
Pertemuan ini dihadiri wajib pajak dari berbagai sektor. Azmansyah menyebut para peserta merupakan bagian dari masyarakat yang berkomitmen membantu pemerintah dalam merealisasikan pendapatan daerah.
“Ini menjadi bagian penting dari kelangsungan pembangunan Batam. Sebanyak 51 persen dari APBD Batam bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD),” tegasnya.
Dengan pertemuan ini, Pemerintah Kota Batam berharap akan ada langkah konkret pasca dialog, baik berupa penyelesaian kewajiban maupun kolaborasi strategis antara pemerintah dan pelaku usaha demi kemajuan kota. (***)
