IDNNEWS.CO.ID, JAKARTA – Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kepulauan Riau kembali menorehkan sejarah penting dalam perjalanan reformasi birokrasi daerah. Untuk pertama kalinya sejak Provinsi Kepulauan Riau berdiri, sebuah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berhasil meraih predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dalam Pembangunan Zona Integritas Tahun 2025 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) Republik Indonesia.
Penghargaan prestisius tersebut diserahkan langsung oleh Menteri PAN RB RI, Rini Widyantini, kepada Kepala DPMPTSP Provinsi Kepri, Hasfarizal Handra, di Gedung Kemenpan RB, Jakarta, Rabu (11/2/2026).
Capaian ini menjadi tonggak penting bagi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, sekaligus memperkuat posisi DPMPTSP sebagai garda terdepan dalam menciptakan iklim investasi yang bersih, transparan, dan akuntabel.
Predikat WBK diraih setelah DPMPTSP Provinsi Kepri melalui serangkaian tahapan penilaian yang ketat, mulai dari evaluasi administrasi, wawancara mendalam, hingga verifikasi lapangan oleh Tim Penilai Nasional Kemenpan RB. Proses panjang ini menjadi bukti keseriusan DPMPTSP dalam membangun tata kelola pelayanan publik yang berintegritas.
Selama empat tahun terakhir, DPMPTSP Provinsi Kepri secara konsisten melaksanakan pembangunan Zona Integritas, dengan fokus pada peningkatan kualitas layanan perizinan berusaha, penguatan pengawasan internal, serta pencegahan praktik korupsi di seluruh lini pelayanan.
Pada tahun 2025, DPMPTSP bersama RSUP Ahmad Tabib berhasil lolos penilaian berdasarkan Surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kemenpan RB Nomor B/24/AA.99/2026 tentang Undangan SAKIP dan ZI Award 2025, yang kemudian mengantarkan DPMPTSP Kepri meraih predikat WBK.
