Untuk mengisi rumah itu adalah menyiapkan SDM dari seluruh OPD, yakni admin PPID pelaksana. Sesuai arahan dari Kadiskominfo, kata Ummil, seluruh admin PPID pelaksana harus mendapatkan edukasi dan pendampingan dari Diskominfo selaku PPID Utama.
Pihaknya sudah mengajukan kerjasama untuk pelatihan dan pemagangan seluruh admin PPID kepada Badan Pemberdayaaan Sumber Daya Manusia (BPSDM).
“Kabar gembiranya, kami mengajukannya untuk tahun depan, namun Bu Any Lindawaty (Kepala BPSDM Kepri-red) bilang, tahun ini sudah bisa digelar percontohan untuk 10 OPD. Bu Any minta kurikulum dan instrukturnya disiapkan segera,” kata Ummil.
Ummil optimistis tata kelola layanan informasi publik ini bisa berjalan dengan baik. Saat ini, dari 43 OPD, 30 OPD sudah terhubung ke CMS sedangkan 13 lagi dalam proses outboarding.
Keterbukaan informasi publik ini salah satu yang menjadi atensi Gubernur Kepri Ansar Ahmad.
Ansar menekankan agar Kepri harus mempertahankan predikat informatif di tingkat nasional. Ia memberi target seluruh OPD di lingkungan Pemprov Kepri juga harus informatif.
Tahun 2023, Kepri meraih peringkat ketiga nasional. Waktu itu, Gubernur sendiri yang hadir dalam uji publik di Komisi Informasi Pusat. Tahun 2025, Kepri meraih peringkat lima nasional dan nomor satu di luar Jawa. Yang hadir dalam uji publik adalah Wakil Gubernur Nyanyang Haris Pratamura. (*/RILIS)
