Dengan demikian, pengembangan BATAMKU diharapkan dapat memperkuat sinergi antara kebijakan pengembangan kawasan, peningkatan investasi, dan pemerataan manfaat ekonomi bagi masyarakat.
Pengembangan BATAMKU juga menjadi bagian dari upaya mewujudkan tata kelola data pemerintahan yang terintegrasi melalui semangat Satu Data Indonesia.
Melalui Forum Group Discussion (FGD) BATAMKU, Pemko Batam dan BP Batam bersama sejumlah pemangku kepentingan telah membahas mekanisme pendataan, integrasi antarlembaga, serta kesiapan operasional penerapan sistem di pelabuhan.
Rancangan Peraturan Wali Kota sebagai landasan pelaksanaan pendataan tersebut saat ini masih dalam proses pembahasan di lingkungan Pemerintah Kota Batam.
Dalam implementasinya, koordinasi lintas instansi menjadi salah satu faktor penting. Sejumlah pihak yang akan terlibat antara lain BP Batam, Pemko Batam, Disdukcapil, Diskominfo, perangkat daerah bidang perencanaan pembangunan, instansi perhubungan, pengelola pelabuhan, serta operator angkutan.
Integrasi tersebut diharapkan dapat menghasilkan informasi yang lebih konsisten dan dapat dimanfaatkan sesuai kewenangan masing-masing instansi.
Bagi BP Batam, ketersediaan data yang terintegrasi merupakan salah satu elemen pendukung dalam merumuskan kebijakan pengembangan kawasan yang responsif terhadap perubahan kebutuhan masyarakat dan dunia usaha.













