IDNNEWS.CO.ID, BATAM – Dampak pemberlakukan tarif sebesar 32% terhadap barang-barang dari Indonesia yang masuk ke Amerika Serikat, ditengarai akan berimbas ke Kota Batam, Provinsi Kepri.
Mengingat, Kota Batam merupakan salah satu kota di Indonesia yang menjadi incaran investor untuk membuka usahanya.
Kepala BP Batam Amsakar Achmad sebagaimana lansir detik mengatakan bahwa, kebijakan tarif impor yang diberlakukan Amerika sebesar 32% cukup memukul para pelaku usaha yang selama ini melakukan ekspor ke negara tersebut.
Data tahun 2024 saja, total ekspor Batam ke USA mencapai $4 Miliar atau setara 25% total ekspor Batam.
“Ini berarti kebijakan tarif Trump tersebut harus disikapi secara proporsional dengan jalan memproteksi pelaku usaha Batam agar terus tumbuh dan eksis,” jelas Amsakar.
Amsakar pun mengatakan pada sisi lain, kebijakan tersebut juga memberikan peluang baru bagi Indonesia dan Batam untuk mendesain hubungan kemitraan yang lebih konstruktif dan implementatif dengan blok ekonomi baru dunia.
Diantaranya seperti BRICS yang mencakup 40% perdagangan global dimana Indonesia menjadi salah satu anggotanya.
“Selain itu, perjanjian RCEP dengan 10 negara di ASEAN, Australia, Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, dan Selandia Baru yang mencakup 27% perdagangan global, serta akses ke Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) yang mencakup 64% perdagangan global, serta beberapa perjanjian dagang lainnya CP-TPP, IEU-CEPA, dan I-EAEU CEPA,” jelasnya lagi.
Amsakar menyebut selain berbagai perjanjian dagang multilateral, Indonesia memiliki perjanjian dagang bilateral dengan Korea, Jepang, Australia, Pakistan, Uni Emirat Arab, Iran, Cili, dan berbagai negara lainnya.
“Kebijakan Trump tersebut justru semakin memperkokoh daya saing kita di pasar internasional. Intinya, Pemerintah mesti mendorong pelaku usaha kita untuk memperluas jangkauan ekspor ke negara lain,” sebutnya.
Amsakar mengatakan BP Batam akan membantu memproteksi pelaku usaha Batam dengan memberikan sejumlah insentif yang diperlukan.
Kemudahan itu antara lain mencakup kemudahan dalam perizinan, memperpendek rentang kendali pelayanan birokrasi, dan melakukan peninjauan ulang atas biaya pengurusan dokumen, serta kecepatan waktu pelayanan.
“Konkritnya, kami akan mengajukan kepada Pemerintah Pusat mengenai kebijakan reklamasi, PKKPRL, dan pengurusan AMDAL untuk PMA yang selama ini masih ditangani oleh Jakarta,” ujarnya.
Amsakar menerangkan kebijakan penyeimbang lain yang diperlukan adalah meningkatkan efisiensi operasional dan produksi dalam negeri dan peningkatan kualitas produk agar lebih inovatif, sehingga dapat menawarkan nilai tambah yang lebih tinggi dan tetap menarik meski dengan harga lebih tinggi karena tarif.
“Yang juga tidak kalah pentingnya, mengurangi ketergantungan bahan baku dari USA atau negara lain yang terdampak tarif impor dengan mencari sumber alternatif lebih dekat dan lebih murah,” ujarnya.
Pada tataran kebijakan BP Batam, Amsakar menyebut pihaknya akan terus mempercepat terlaksananya PSN yang telah ditetapkan Pemerintah dan memberikan support maksimal untuk operasionalisasi seperti KEK Nongsa Digital Park, KEK Batam Aero Technic, KEK Kesehatan, serta KEK Tanjung Sauh.
“Hal ini sebagai ikhtiar memenuhi target Pak Prabowo untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi 8%. Tentu saja, Batam kita harapkan dapat tumbuh mendekati dua digit,” ujarnya.
Amsakar juga menyebut dalam waktu dekat BP Batam akan menginisiasi pertemuan dengan para pelaku usaha di Batam. Hal itu untuk untuk mengumpulkan Masukan dari para pengusaha.
“Selain berbagai langkah di atas, kami sesegera mungkin akan menginisiasi pertemuan dengan pelaku usaha untuk menginventarisir saran dan masukan mereka demi kondusifitas iklim investasi di Batam,” tutupnya.(detik)
