Masing-masing kawasan telah memiliki perencanaan induk atau master plan yang akan disosialisasikan sebelum pelaksanaannya.
Dalam dialog tersebut, Li Claudia juga menekankan pentingnya pengawasan terhadap pembangunan perumahan, hotel, dan kawasan industri agar tidak menimbulkan persoalan lingkungan, khususnya banjir.
Ia mengatakan, pengembang kini diminta memaparkan rencana pembangunan kepada BP Batam, termasuk sistem pengelolaan dan arah pembuangan air dari kawasan yang dibangun.
Langkah tersebut dilakukan agar pembangunan yang semakin masif di Batam tidak justru memunculkan persoalan baru bagi lingkungan dan masyarakat sekitar.
Menurutnya, penanganan banjir tidak cukup hanya dengan memperbaiki drainase di satu lokasi, tetapi harus mempertimbangkan dampak pembangunan di kawasan lainnya.
“Kita ingin pembangunan Batam berjalan dengan perencanaan. Pengembang harus menjelaskan bagaimana konsep pembangunannya dan ke mana aliran airnya. Jangan sampai pembangunan di satu kawasan justru menyebabkan banjir di kawasan lain,” tegas Li Claudia.
Ia menambahkan, pembenahan Batam merupakan pekerjaan bersama yang membutuhkan dukungan pemerintah, pelaku usaha, aparat keamanan, dan masyarakat.
Dengan penyelarasan program Pemko Batam dan BP Batam, pemerintah berharap pembangunan infrastruktur dapat berjalan lebih terarah, pelayanan publik meningkat, serta Batam semakin aman, nyaman, dan tertata sebagai kota investasi dan pariwisata. (Iman Suryanto)
