“Nelayan menyampaikan penghasilan mereka menurun. Itu wajar, karena kerusakan pesisir membawa dampak ekonomi langsung,” ujarnya.
Selain merusak sumber penghidupan warga, kawasan tersebut juga diduga memiliki ekosistem penting seperti mangrove, padang lamun, dan terumbu karang. Saat ini, Akar Bhumi Indonesia masih menunggu hasil analisis citra satelit untuk memperkuat temuan lapangan.
Hendrik juga mempertanyakan aspek perizinan proyek reklamasi. Ia menilai pemerintah seharusnya mengawasi pelaksanaan jika izin sudah dikantongi perusahaan, atau menghentikan pekerjaan jika izin masih dalam proses.
Ketua Akar Bhumi Indonesia, Sony Rianto, menambahkan temuan tersebut menimbulkan pertanyaan serius mengenai legalitas proyek.
Ia menyoroti pentingnya kepastian apakah perusahaan pelaksana sudah memiliki Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) dari Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
