Ia juga menilai kenaikan nilai PBB belakangan turut memperkuat persepsi masyarakat bahwa beban pembayaran semakin berat.
“Secara legal mungkin sah, tapi ada kesan membebani masyarakat. Karena itu, kebijakan ini minimal perlu dikaji ulang,” tegasnya.
Sebagai solusi, ia mengusulkan agar penerapan UWTO tidak diberlakukan secara merata pada semua sektor.
Menurutnya, kebijakan tersebut lebih tepat jika difokuskan pada sektor industri dan kawasan usaha, bukan perumahan masyarakat menengah ke bawah.
“Bisa jadi UWTO hanya dibebankan pada aspek industri saja. Untuk masyarakat biasa, saya kira patut ditinjau ulang agar tidak ada dua pembayaran yang memberatkan,” jelasnya.
Bismar juga menilai munculnya aksi dan wacana penolakan masyarakat merupakan hal yang wajar dalam konteks demokrasi saat ini. Ia menilai kondisi politik dan sosial telah berubah dibanding masa awal penerapan UWTO.
“Ketika UWTO diberlakukan dulu, ruang publik untuk menyampaikan aspirasi sangat terbatas. Sekarang era keterbukaan. Masyarakat bebas menyampaikan aspirasi, dan itu sangat wajar,” katanya.
Ia berharap pemerintah dapat merespons aspirasi tersebut dengan mencari solusi terbaik agar kebijakan pertanahan tetap mendukung pembangunan tanpa menimbulkan beban berlebih bagi masyarakat. (Iman Suryanto)
