IDNNEWS.CO.ID, BATAM – Sebanyak 286 Koperasi di wilayah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) akan mendapatkan ‘perhatian lebih’ dari Pemerintah Pusat dan Daerah, dalam program Koperasi Desa Merah Putih.
Riki Rionaldi, S.STP., M.Si, Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepri saat ditemui disela-sela forum Laporan Perekonomian Provinsi Kepulauan Riau 2025 yang digelar di lantai 3 Gedung Bank Indonesia perwakilan Kepri pada Selasa (21/4/2025) pagi membenarkan hal tersebut.
Menurutnya dari 80.000 Koperasi Desa Merah Putih yang tersebar di wilayah Indonesia, 286 diantaranya berada di wilayah Provinsi Kepri. Dimana koperasi ini, biasanya berada daerah pedesaan dengan segmentasi bidang usahanya mulai dari perikanan, pertanian, kebutuhan hidup (sembako) dan lain sebagainya.
“Untuk segmentasinya, mayoritas didominasi sektor perikanan. Mengingat, wilayah kita didominasi perairan,” tegas Riki.
Keberadaan Koperasi ini, tambah Riki, memiliki peran penting bagi daerah dan pemerintah pusat khususnya dalam hal pengendalian Harga dan inflasi yang dimulai dari tingkat desa.
Dimana pembiayaan dari koperasi ini, bisa bersumber dari dana APBD, APBD maupun dari koperasi itu sendiri ataupun CSR.
“Untuk 286 Koperasi Merah Putih ini, Pak Gubernur sudah menganggarkan sekitar Rp 2 Miliaran yang difokuskan untuk pendirian akte perubahan koperasi, pelatihan dan sertifikasi puluhan manager maupun calon manager kopersi serta hibah sebanyak Rp 1 Miliar untuk 5 koperasi terbaik nantinya,” terangnya.
Sebagaimana diketahui, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi menyampaikan, skema pembiayaan untuk pembentukan 80.000 Koperasi Desa Merah Putih akan diserahkan kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
“Soal skema pembiayaan nanti kita serahkan sesuai Inpres ke Menteri Keuangan dan Menteri BUMN, tanya ke mereka saja soal pembiayaan,” ujarnya dalam acara Konferensi Pers Peluncuran Website Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di gedung Kementerian Koperasi, Senin (21/4).
Ia menjelaskan, peran Kementerian Koperasi dalam program ini hanya sebagai pengawas dan mengevaluasi 80 ribu Koperasi Desa Merah Putih. Pihaknya memastikan kelembagaan dan bisnis usaha koperasi dapat berjalan dengan baik.
“Bisnisnya tetap jalan, orangnya oke, sistemnya kuat,” imbuhnya.
Saat ini, kata Budi, Kemenkop akan fokus pada pembentukan legalitas. Pada tahap selanjutnya, pihaknya baru dapat fokus pada pembangunan model bisnis tiap usaha, termasuk kucuran dana yang dibutuhkan sekitar Rp 3-5 miliar.
“Nanti setelah itu kita masuk tahap kedua adalah pembangunan dan pengoperasian. Kita hati-hati, kita terus terang ini belajar dari pengalaman,” sebutnya.
Ia menambahkan, terkait dengan pengoperasian dan anggaran akan dilakukan dengan penuh kehati-hatian.
“Kita akan hati-hati, termasuk memeriksa usulan kita juga, memeriksa semua pengurusnya, pengurus koperasinya, pengawas koperasinya,” pungkasnya.
Diketahui, proyek besar ini akan dijalankan bertahap, dengan estimasi kebutuhan dana mencapai Rp400 triliun, atau sekitar Rp5 miliar untuk tiap unit koperasi.
Hal ini sejalan dengan terbitnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 tentang percepatan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, yang telah ditandatangani Prabowo sejak 27 Maret 2025 lalu.(iman)
