IDNNews.co.id, Batam – Beragam tantangan dan hambatan dalam pertumbuhan serta perkembangan ekonomi di wilayah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), menjadi pembahasan hangat dalam forum Laporan Perekonomian Provinsi Kepulauan Riau 2025 yang digelar di lantai 3 Gedung Bank Indonesia perwakilan Kepri pada Selasa (21/4/2025) pagi.
Pada momen tersebut, Gubernur Kepri Ansar Ahmad melalui Luki Zaiman Prawira, Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Kepri menegaskan bahwa dinamika ekonomi global, termasuk dampak dari ketegangan perang dagang antara Amerika Serikat dan Cina sedikit banyak mempengaruhi perekonomian di Kepri.
Mengingat, kondisi perang dagang yang terjadi membawa dampak sistemik terhadap perdagangan internasional, investasi, dan stabilitas pasar.
“Ketidakpastian global ini, tentunya menjadi perhatian bersama. Walaupun Indonesia telah mengambil Langkah dalam merespon dinamika ini melalui Pemerintah pusat dan bertemu dengan US Trade Representative (USTR) atau Wakil Dagang Amerika Serikat guna negosiasi soal tarif resiprokal yang sebelumnya diumumkan Presiden Donald Trump. Namun agenda penting ini, menjadikan sebuah terobosan cepat tanggap terhadap segala kemungkinan-kemungkinan yang dapat memberikan “Negative Effect” akan sendi sendi pertumbuhan ekonomi,” tegasnya.
Sebagaimana diketahui, wilayah Provinsi Kepulauan Riau 96 persennya didominasi oleh lautan dan 4 persen berupa daratan. Dan berbatasan langsung dengan negara-negara di ASEAN. Posisi ini menjadi keunggulan tersendiri, namun sekaligus menempatkan Kepri pada arus Utama dinamika perkonomian global.
Berbicara ekonomi,tambahnya, bukanlah hal yang mudah dikarenakan menyangkut hajat hidup orang banyak, banyak tantangan yang akan dihadapi termasuk di Provinsi Kepulauan Riau.
Dan sebagai Provinsi Ke-2 setelah Bali dalam penyusunan Roadmap Transformasi Ekonomi di Indonesia yang mengangkat tema “Permata Biru Ekonomi di Gerbang Utara Indonesia” melihat
berbagai isu strategis, beberapa diantaranya; Konektifitas antar wilayah; Masih terdapat GAP pertumbuhan ekonomi berdasarkan sebaran wilayah; Terdapat jumlah penduduk miskin yang tinggi di beberapa daerah.
Kemudian adanya Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) di Pulau Batam, Pulau Bintan dan Pulau Karimun. Ditambah dengan adanya 19 Kawasan Industri yang terdaftar di Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM di Pulau Bintan dan Pulau Batam.
Selain terdapat Industri Berskala Besar, Provinsi Kepulauan Riau juga di dominasi oleh Industri Kecil dan Menengah dimana total keseluruhan mencapai 1.283 Industri. Yang didominasi Industri Pengolahan Dan Pengawetan Ikan dan Biota Air; Industri Makanan (Pengolahan Ikan); Industri Perkapalan; Reparasi Kapal, Perahu dan Bangunan Terapung; hingga aktivitas Pelayanan Kepelabuhanan Laut.
Mengingat besarnya jumlah industri yang tersebar di 7 Kab/Kota tersebut melalui beberapa Langkah strategis, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau secara terus-menerus memberikan perhatian dan penguatan melalui beberapa langkah strategis diantaranya :
- Mendorong dan meningkatkan kapasitas para pelaku UKM dan IKM dalam pengelolaan hasil Produk melalui Pelatihan, Pendampingan, dan Pembinaan;
- Pemenuhan fasilitas Sterilisasi Produk UMKM yang akan di Ekspor ke luar negeri;
- Subsidi Bunga 0% bagi UMKM yang dimulai dari Tahun 2021 s.d 2024 terdapat 1.409 UMKM Penerima dengan Total Penyaluran sebesar Rp30,75 Miliar.
- Pembangunan Workshop dan pengoptimalan BLK dalam melahirkan SDM yang siap Kerja.
“Sebagai Gubernur Provinsi Kepulauan Riau , sangat berbangga hati akan peran strategis Bank Indonesia melalui Bank Indonesia Perwakilan Kepulauan Riau sebagai wujud nyata dalam menjaga stabilitas dan percepatan pertumbuhan ekonomi di Negeri Segantang Lada, hal ini dapat kita lihatdari beberapa agenda yang sangat berfaidah,” tegasnya.(iman)
