Dimana Kota Batam menjadi daerah dengan jumlah penerima manfaat terbesar, yakni 16.087 nelayan, disusul Kabupaten Bintan sebanyak 9.145 nelayan, Tanjungpinang 8.388 nelayan, Natuna 8.270 nelayan, Karimun 7.392 nelayan, Anambas 4.975 nelayan, serta Lingga 4.215 nelayan.
Nyanyang juga menegaskan bahwa keberlanjutan sektor kelautan sangat bergantung pada kepastian ketersediaan energi bagi nelayan.
Oleh karena itu, kebijakan BBM harga khusus dinilai mampu menciptakan efek berganda (multiplier effect) bagi perekonomian daerah.
“Kebijakan BBM harga khusus ini adalah wujud nyata keberpihakan dan dukungan penuh pemerintah terhadap para nelayan kita. Dengan adanya kepastian akses energi yang lebih murah, kita tidak hanya meringankan beban biaya operasional mereka, tetapi juga mendorong penguatan ekonomi masyarakat pesisir secara berkelanjutan. Pemerintah Provinsi Kepri berkomitmen untuk terus mengawal agar program ini tepat sasaran dan berdampak langsung pada kesejahteraan keluarga nelayan,” ujar Nyanyang Haris Pratamura.
Sebagai provinsi dengan wilayah laut yang mencapai lebih dari 90 persen, Kepulauan Riau memiliki sektor perikanan yang berperan penting dalam menopang pertumbuhan ekonomi daerah.
Biaya bahan bakar selama ini menjadi salah satu komponen terbesar dalam aktivitas penangkapan ikan, sehingga kebijakan subsidi atau harga khusus diyakini mampu meningkatkan efisiensi usaha para nelayan.
