Menurut Wahyu, persoalan ini seharusnya dapat diselesaikan dengan cepat. Ia menilai penerbitan izin sementara secara manual dapat menjadi solusi agar nelayan tetap bisa melaut sembari menunggu penyelesaian administrasi.
“Kalau memang ada kendala sistem, mestinya bisa dibuat izin sementara. Diketik atau tulis tangan, distempel basah, selesai. Yang penting nelayan bisa kembali bekerja dan tidak terganggu mencari nafkah,” tegasnya.
Ia menekankan, nelayan bukanlah kelompok yang membebani negara. Sebaliknya, mereka berjuang menghidupi keluarga secara mandiri dan turut berkontribusi pada penerimaan negara melalui pajak dan retribusi.
“Negara seharusnya hadir membantu. Mereka ini tidak minta bantuan, mereka hanya ingin bekerja. Bahkan mereka juga menyumbang pendapatan ke pemerintah,” tambah Wahyu.
Komisi II DPRD Kepri berharap pemerintah dan instansi terkait segera mengambil langkah konkret untuk menyelesaikan persoalan perizinan tersebut. Jika dibiarkan berlarut-larut, tidak hanya kesejahteraan nelayan yang terancam, tetapi juga stabilitas ekonomi sektor kelautan dan perikanan di Kepulauan Riau.(iman suryanto)
